Pemilu Elektronik

 

Darminto M Sudarmo

Oleh Darminto M Sudarmo - (dimuat di Jawa Pos 10 Maret 2014)

Di era teknologi tinggi (high tech) seperti saat ini, sudah selayaknya jika pemilu elektronik dijadikan sebagai salah satu pilihan model untuk penyelenggaraan pesta demokrasi di masa mendatang. Selain untuk mereduksi besarnya biaya penyelenggaraan, juga untuk mengurangi terjadinya berbagai hambatan maupun penyimpangan.

Sistem pemilu elektronik tersebut dibuat secara online  untuk seluruh Indonesia. Diharapkan ia dapat menjadi salah satu solusi yang logis untuk menghindari silang sengkarut persoalan yang terjadi selama ini, sehingga kehadirannya dapat mendorong terjadinya validitas penghitungan suara secara cepat, akurat dan menyeluruh.

Benarkah pemilu dengan sistem manual selama ini menuntut konsekuensi biaya sangat besar? Menurut Komisi Pemilihan Umum, anggaran biaya pemilu 2014 berada di kisaran angka 14,4 triliun. Penggunaannya, untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD; termasuk untuk pemilihan presiden/wakil presiden.

Alokasi anggaran keseluruhan, menurut Husni Kamil Manik, ketua KPU, sekitar Rp3,7 triliun digunakan untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilu; sekitar Rp2,4 triliun untuk sosialisasi, fasilitas kampanye, akreditasi pemantau pemilu, updating data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil pemilu, sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD serta pelaksanaan tahapan Pilpres putaran pertama dan kedua. Sementara Rp8,3 triliun atau 57,59 % dari total anggaran digunakan untuk honorarium dan biaya operasional para petugas di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dari seluruh jumlah anggaran tersebut di atas tercapai angka 86,05%. Sisanya sebesar 13,95% digunakan untuk anggaran dan operasional KPU Pusat.

Sebuah komposisi biaya yang luar biasa. Bagaimana sistem pemilu elektronik memungkinkan terjadinya penghematan biaya? Pertama, baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) dapat digunakan secara berulang-ulang (termasuk, untuk mengakomodasi pilkada di berbagai daerah) tanpa beban pembiayaan rutin yang sangat signifikan. Kedua, pemutakhiran (updating) data peserta pemilu dapat dilakukan secara parsial, tanpa mengubah secara total software inti. Ketiga, updating data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil pemilu, dll dapat dieliminasi sehingga komposisi biaya relatif lebih ramping dan efisien.

Pemilu elektronik juga terhindar dari berbagai biaya rutin yang rentan risiko dan kerusakan. Cetak kartu suara, pembuatan kotak suara, pengepakan, dan distribusi ke berbagai lokasi di Indonesia yang rumit dan perlu pengawalan terus-menerus, bukanlah prosesi sederhana dan berbiaya murah.

Hambatan pemilu sering terjadi karena berbagai faktor, salah satu yang paling signifikan adalah metode rekapitulasi suara yang dilakukan secara manual. Selain memakan waktu lebih lama juga rentan kesalahan. Terbuka pula celah untuk dimanipulasi.

Sengketa tentang validitas jumlah suara juga menjadi salah satu biang masalah laten dan terjadi di mana-mana. Ini semua tak lepas dari motif pintas dan sesaat sebagaimana disebutkan di atas; untuk itu, mereka kadang tak sungkan melakukan berbagai penyimpangan. Dalam sistem pemilu elektronik, motif-motif semacam itu tak akan terakomodasi karena data primer juga terakses secara nasional.

Casing dan Hardware

Mengacu kotak kaca ATM (anjungan tunai mandiri) yang efisien dan secure, tersambung online secara nasional ke pusat input data, maka pengecekan (crossing) jumlah suara yang masuk akan dapat dirujuk secara cepat dan akurat. Sistem ini dapat menghindari berbagai kemungkinan kecurangan (memanipulasi, mengurangi, menambah, menghilangkan) jumlah suara yang masuk di masing-masing kontestan.

Casing dan hardware pemilu elektronik dapat disesuaikan baik desain maupun aplikasi tombolnya dengan kebutuhan praktis yang memudahkan bagi pengguna. Atau dalam tampilan layar sentuh yang dapat dioperasikan secara mudah. Tidak rumit baik bagi pengguna gaptek maupun yang sudah melek teknologi.

Untuk memungkinkan jaringan nasional tersambung secara valid dan lancar di berbagai lokasi yang berbeda medannya, penyelenggara nasional perlu menggunakan satelit yang khusus dioperasikan pada hari H penyelenggaraan seluruh Indonesia. Catu daya di daerah yang belum memiliki jaringan listrik, menggunakan genset sesuai kapasitas; dan itu dapat disewakan di kota terdekat dari lokasi TPS.

Bagi pemilih yang bertempat tinggal di luar negeri, partisipasi “pencoblosan” dapat dilakukan secara online lewat situs khusus yang disediakan untuk pemilu elektronik tersebut. Sosialisasi system pemilu dapat dilakukan lewat kedutaan besar di masing-masing Negara di mana warga Indonesia berada.

Desain dan Konsep Software

Indonesia memiliki tenaga-tenaga IT andal dan berkualitas internasional. Mereka tentu akan dapat menciptakan desain dan konsep software yang efektif, efisien dan bebas gangguan dari para peretas (crakers – hackers) saat peng-input-an data terjadi. Selain data terakses nasional ke pusat input data, setiap anjungan dari masing-masing TPS juga mem-back up data di hardisk lokal. Fungsinya sangat vital, selain untuk keperluan verifikasi data, juga dapat menjadi bukti faktual data pertama yang solid dari masing-masing TPS.

Selain profesionalitas dan kecanggihan teknis yang dimiliki tim IT yang akan diberi tanggung jawab menyelenggarakan proyek software dan hardware pemilu elektronik tersebut, komitmen “kenegarawanan” dan nasionalisme mereka juga perlu diikat dalam kontrak “Demi Kedaulatan dan Kehormatan Negeri” secara eksplisit. Lengkap punishment dan reward-nya. Kewajiban dan haknya.

Ikatan kontrak ini sangat strategis kedudukannya, karena kelemahan IT selain pada faktor software-hardware juga pada soliditas jaringan. Semua unit, semua unsur harus kompak dan padu. Akan sangat pedih seandainya gangguan sampai terjadi pada saat berlangsung in putting data, karena pengulangan momentum adalah perkara yang sangat tidak dapat ditoleransi, apa dan bagaimanapun alasannya. Kecuali kondisi-kondisi luar biasa, seperti bencana alam dan sebagainya.

Kelemahan yang mungkin terjadi dalam sistem ini adalah pada instalasi awal. Prosesnya cukup rumit dan berbiaya lumayan besar, namun pada event-event berikutnya, termasuk pelaksanaan pilkada, kebutuhan biayanya relatif kecil.

Sosialisasi dan implementasi sistem di lapangan bukannya tak menemui hambatan, namun dengan adanya penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan jauh waktu sebelumnya, maka tantangan itu bukannya tak dapat diatasi. Apalagi bila sistem ini diterapkan pada tahun 2019, munculnya tambahan gelombang pemilih baru yang jumlahnya cukup signifikan adalah generasi dan angkatan pemilih muda yang sudah pasti melek teknologi.

Darminto M Sudarmo, wartawan senior; darminto.ms@gmail.com