<div style='background-color: none transparent;'></div>

HumOr Edisi 28 Tahun Ketiga, April 2014

HumOr Edisi 28 Tahun Ketiga, April 2014
Seks Menyimpang - Seks Mengancam - Kartun Non-O

Pemilu Elektronik

Tuesday, April 22, 2014



 
Darminto M Sudarmo
Oleh Darminto M Sudarmo - (dimuat di Jawa Pos 10 Maret 2014)

Di era teknologi tinggi (high tech) seperti saat ini, sudah selayaknya jika pemilu elektronik dijadikan sebagai salah satu pilihan model untuk penyelenggaraan pesta demokrasi di masa mendatang. Selain untuk mereduksi besarnya biaya penyelenggaraan, juga untuk mengurangi terjadinya berbagai hambatan maupun penyimpangan.
Sistem pemilu elektronik tersebut dibuat secara online  untuk seluruh Indonesia. Diharapkan ia dapat menjadi salah satu solusi yang logis untuk menghindari silang sengkarut persoalan yang terjadi selama ini, sehingga kehadirannya dapat mendorong terjadinya validitas penghitungan suara secara cepat, akurat dan menyeluruh.
Benarkah pemilu dengan sistem manual selama ini menuntut konsekuensi biaya sangat besar? Menurut Komisi Pemilihan Umum, anggaran biaya pemilu 2014 berada di kisaran angka 14,4 triliun. Penggunaannya, untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD; termasuk untuk pemilihan presiden/wakil presiden.
Alokasi anggaran keseluruhan, menurut Husni Kamil Manik, ketua KPU, sekitar Rp3,7 triliun digunakan untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilu; sekitar Rp2,4 triliun untuk sosialisasi, fasilitas kampanye, akreditasi pemantau pemilu, updating data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil pemilu, sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD serta pelaksanaan tahapan Pilpres putaran pertama dan kedua. Sementara Rp8,3 triliun atau 57,59 % dari total anggaran digunakan untuk honorarium dan biaya operasional para petugas di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Dari seluruh jumlah anggaran tersebut di atas tercapai angka 86,05%. Sisanya sebesar 13,95% digunakan untuk anggaran dan operasional KPU Pusat.
Sebuah komposisi biaya yang luar biasa. Bagaimana sistem pemilu elektronik memungkinkan terjadinya penghematan biaya? Pertama, baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) dapat digunakan secara berulang-ulang (termasuk, untuk mengakomodasi pilkada di berbagai daerah) tanpa beban pembiayaan rutin yang sangat signifikan. Kedua, pemutakhiran (updating) data peserta pemilu dapat dilakukan secara parsial, tanpa mengubah secara total software inti. Ketiga, updating data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil pemilu, dll dapat dieliminasi sehingga komposisi biaya relatif lebih ramping dan efisien.
Pemilu elektronik juga terhindar dari berbagai biaya rutin yang rentan risiko dan kerusakan. Cetak kartu suara, pembuatan kotak suara, pengepakan, dan distribusi ke berbagai lokasi di Indonesia yang rumit dan perlu pengawalan terus-menerus, bukanlah prosesi sederhana dan berbiaya murah.
Hambatan pemilu sering terjadi karena berbagai faktor, salah satu yang paling signifikan adalah metode rekapitulasi suara yang dilakukan secara manual. Selain memakan waktu lebih lama juga rentan kesalahan. Terbuka pula celah untuk dimanipulasi.
Sengketa tentang validitas jumlah suara juga menjadi salah satu biang masalah laten dan terjadi di mana-mana. Ini semua tak lepas dari motif pintas dan sesaat sebagaimana disebutkan di atas; untuk itu, mereka kadang tak sungkan melakukan berbagai penyimpangan. Dalam sistem pemilu elektronik, motif-motif semacam itu tak akan terakomodasi karena data primer juga terakses secara nasional.
Casing dan Hardware
Mengacu kotak kaca ATM (anjungan tunai mandiri) yang efisien dan secure, tersambung online secara nasional ke pusat input data, maka pengecekan (crossing) jumlah suara yang masuk akan dapat dirujuk secara cepat dan akurat. Sistem ini dapat menghindari berbagai kemungkinan kecurangan (memanipulasi, mengurangi, menambah, menghilangkan) jumlah suara yang masuk di masing-masing kontestan.
Casing dan hardware pemilu elektronik dapat disesuaikan baik desain maupun aplikasi tombolnya dengan kebutuhan praktis yang memudahkan bagi pengguna. Atau dalam tampilan layar sentuh yang dapat dioperasikan secara mudah. Tidak rumit baik bagi pengguna gaptek maupun yang sudah melek teknologi.
Untuk memungkinkan jaringan nasional tersambung secara valid dan lancar di berbagai lokasi yang berbeda medannya, penyelenggara nasional perlu menggunakan satelit yang khusus dioperasikan pada hari H penyelenggaraan seluruh Indonesia. Catu daya di daerah yang belum memiliki jaringan listrik, menggunakan genset sesuai kapasitas; dan itu dapat disewakan di kota terdekat dari lokasi TPS.
Bagi pemilih yang bertempat tinggal di luar negeri, partisipasi “pencoblosan” dapat dilakukan secara online lewat situs khusus yang disediakan untuk pemilu elektronik tersebut. Sosialisasi system pemilu dapat dilakukan lewat kedutaan besar di masing-masing Negara di mana warga Indonesia berada.
Desain dan Konsep Software
Indonesia memiliki tenaga-tenaga IT andal dan berkualitas internasional. Mereka tentu akan dapat menciptakan desain dan konsep software yang efektif, efisien dan bebas gangguan dari para peretas (crakers – hackers) saat peng-input-an data terjadi. Selain data terakses nasional ke pusat input data, setiap anjungan dari masing-masing TPS juga mem-back up data di hardisk lokal. Fungsinya sangat vital, selain untuk keperluan verifikasi data, juga dapat menjadi bukti faktual data pertama yang solid dari masing-masing TPS.
Selain profesionalitas dan kecanggihan teknis yang dimiliki tim IT yang akan diberi tanggung jawab menyelenggarakan proyek software dan hardware pemilu elektronik tersebut, komitmen “kenegarawanan” dan nasionalisme mereka juga perlu diikat dalam kontrak “Demi Kedaulatan dan Kehormatan Negeri” secara eksplisit. Lengkap punishment dan reward-nya. Kewajiban dan haknya.
Ikatan kontrak ini sangat strategis kedudukannya, karena kelemahan IT selain pada faktor software-hardware juga pada soliditas jaringan. Semua unit, semua unsur harus kompak dan padu. Akan sangat pedih seandainya gangguan sampai terjadi pada saat berlangsung in putting data, karena pengulangan momentum adalah perkara yang sangat tidak dapat ditoleransi, apa dan bagaimanapun alasannya. Kecuali kondisi-kondisi luar biasa, seperti bencana alam dan sebagainya.
Kelemahan yang mungkin terjadi dalam sistem ini adalah pada instalasi awal. Prosesnya cukup rumit dan berbiaya lumayan besar, namun pada event-event berikutnya, termasuk pelaksanaan pilkada, kebutuhan biayanya relatif kecil.
Sosialisasi dan implementasi sistem di lapangan bukannya tak menemui hambatan, namun dengan adanya penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan jauh waktu sebelumnya, maka tantangan itu bukannya tak dapat diatasi. Apalagi bila sistem ini diterapkan pada tahun 2019, munculnya tambahan gelombang pemilih baru yang jumlahnya cukup signifikan adalah generasi dan angkatan pemilih muda yang sudah pasti melek teknologi.
Darminto M Sudarmo, wartawan senior; darminto.ms@gmail.com
Continue Reading | comments

Koalisi atau Kolusi?


Kartun GM Sudarta - Kompas

Continue Reading | comments

Seks Menyimpang - Seks Mengancam


Kartun Non-O

Continue Reading | comments

Mendorong Parpol Mogok


Kartun Non-O

Continue Reading | comments

Uneg-uneg Caleg



Kartun GM Sudarta - Kompas


KOMPOR DITARIK BALIK - Kartun Non-O
Continue Reading | comments

Story About A Dog

Kartun Non-O


By Heidi Lynnout

I normally don't like jokes, but this one is pretty good -

A guy is driving around Oklahoma and he sees a sign in front of a house: "Talking Dog For Sale." He rings the bell and the owner tells him the dog is in the backyard.

The guy goes into the backyard and sees a Labrador Retriever sitting there.

"You talk?" he asks.

"Yep," the Lab replies.

"So, what's your story?"

The Lab looks up and says, "Well, I discovered that I could talk when I was pretty young. I wanted to help the government, so I told the CIA about my gift, and in no time at all they had me jetting from country to country, sitting in rooms with spies and world leaders, because no one figured a dog would be eavesdropping. I was one of their most valuable spies for eight years running.

"But the jetting around really tired me out, and I knew I wasn't getting any younger so I decided to settle down. I signed up for a job at the airport to do some undercover security wandering near suspicious characters and listening in.

"I uncovered some incredible dealings and was awarded a batch of medals. I got married, had a mess of puppies, and now I'm just retired."

The guy is amazed. He goes back in and asks the owner what he wants for the dog.

"Ten dollars," the guy says.

"Ten dollars? This dog is amazing. Why on earth are you selling him so cheap?"

"Because he's a liar. He never did any of that stuff."?




Continue Reading | comments

Lelet dan Mbulet

Kartun Non-O

Oleh Kuss Indarto Kusnan


Para netter memrotes Menkominfo karena akses internet selama bertahun-tahun tak ada perubahan. Super-lelet, super-lamban, dan tidak proporsional dengan banyaknya pemancar yang tertancap di sekian ribu bukit di Ngendonesyah.


“Lho, kok protes ke saya? Ini soal koneksi kan? Salah alamat! Harusnya kalian protes ke Menteri Perhubungan,” elak sang Menkominfo.


Rupanya Menteri Perhubungan mendengar bantahan Menkominfo. Maka, dia mengklirkan (bahasa Ngendonesyah yang sudah campur-aduk tak karuan) masalah itu: “Masalah internet lelet itu memang bagian dari ketertinggalan bangsa ini. Sudah ada yang ngatur. Silakan protes ke Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.”


Tak ayal, statemen itu membuat Membangdating (Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal) gerah. Press conference pun dibuat. Katanya: “Soal lelet, lamban atau cepat itu kan masalah fisik. Dugaan saya itu karena kurang olahraga. Maka, ini urusan Menteri Pemuda dan Olahraga!”


Sang Menpora pun tak ketinggalan untuk membuat pernyataan sikap. Dia pun menyatakan bahwa: “Saya sepakat kalau sumber datangnya lelet itu soal fisik. Persisnya, ini adalah problem kesehatan. Maka, ini adalah urusan Menteri Kesehatan.”


Silang sengkarut statemen ini akhirnya dihentikan oleh sikap Sekretaris Kabinet dengan sangat bijak. “Saya menyadari begitu kompleksnya problem internet lelet ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua sudah memberi pernyataan, masukan, hingga kemungkinan titik simpul sekaligus solusi. Saya akan menghadap bapak Presiden dan mempersuasi sekaligus merekomendasi kepada beliau bahwa problem internet lelet di negeri ini akan diambil alih oleh Menteri Kesehatan. Terima kasih”.


Rakyat pun tenang. Tapi tak sedikit yang mencret-mencret, terutama para netter tadi.


Continue Reading | comments

Humor Issue

Loading...

Buku Satir Sosial Politik - Humor Dosis Tinggi

Buku Satir Sosial Politik - Humor Dosis Tinggi
Untuk informasi pemesanan silakan klik gambar cover tsb.
 
Copyright © 2011. Majalah HumOr . All Rights Reserved
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Template Modify by Creating Website. Inpire by Darkmatter Rockettheme Proudly powered by Blogger